dasar hukum ptsl. Kebijakan ini jika sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui adanya Hak Ulayat dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. dasar hukum ptsl

JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 3. Reporter: Sasmito Anggoro SuaraBojonegoro. 2016. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Kata kunci: PTSL, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum. Menurut Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN Andry Novijandri menjelaskan, perlu adanya integrasi data pertanahan, khususnya untuk pemberdayaan tanah masyarakat pada kegiatan PTSL. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum sertifikat yang cacat administrasi. A. U. Dijelaskan jika program PTSL merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan. Metode ptsl ini merupakan inovasi pemerintah melalui. com Abstrak: Untuk merealisasikan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Program. Program ini juga bertujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum. hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. hukum. Lelang pasal 6 UUHT. Dasar hukum: 1. Glosarium. Dasar hukum mengenai program PTSL ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah. 6/2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 118 bidang, kemudian masih banyak juga beberapa bidang tanah di Kelurahan Limau Manis yang masih belum didaftarkan program PTSL. Kebijakan ini jika sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui adanya Hak Ulayat dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Dasar hukum PTSL dapat dilihat dalam pihak yang berkepentingan agar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dengan mudah untuk memperoleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun data, baik data fisik dan data yuridis 2016. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 2. Pengukuran ulang dilakukan untuk mengantisipasi sengketa yang tidak diinginkan dan untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terkait atas kepemilikan tanah yang berbatasan langsung serta agar tidak lagi ada pihak yang dirugikan atas adanya salah ukur tanah tersebut. PTSL merupakan salah satu program pendaftaran tanah secara gratis. Indonesia dan selanjutnya menjadi dasar bagi hukum pertanahan sebelum dibentuknya UUPA, yaitu hukum adat dan hukum Barat[13]. Program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN dikota depok serta kendala yang terjadi, kepastian hukum dan telah sesuai dengan indikator -. Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiki oleh masyarakat Indonesia. 116. Volume XVI Nomor 1, April 2021 (halaman 118 - 131) Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya 121 p-ISSN 1412 – 517X e-ISSN 2720 – 9369 dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 TahunTanah, Pasal 2. Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 10, No. 979-3988-19-3 : 2007: 266:PPSDM - ATR/BPN adalah situs web yang menyediakan berbagai informasi dan materi pelatihan bagi pegawai dan calon pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan masalah yaitu secara Perundang-Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021. Tersedianya titik-titik berangka dasar teknik nasional. 4) agar dilakukan proses digitalisasi sesuai dengan petunjuk proses digitalisasi dokumen/warkah. Sasaran PTSL yaitu bidang tanah yang. Kata kunci: PTSL, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum. 2023-09-27. ac. Pemilik tanah diwajibkan untuk pindah ke kecamatan di mana letak tanah tersebut berada. Presiden dalam menjamin kepastian hukum. Dasar hukum PTSL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. TEMPO. 0 License 78. Dasar Hukum. "Berani enggak BPN nerbitin daftar K1 (status tanah clear), K2 (tanah sengketa), K3 biar masyarakat tahu. sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agararia, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. hukum dari produk PTSL itu sendiri karena seringk ali terjadi adanya tumpang tindih . Untuk dasar hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kali pertama ada pada Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. Apabila peserta PTSL tidak mampu / belum dapat memenuhi BPHTB, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan 10. No. Peran, dan fungsi Surveyor Kadaster berlisensi ini tertuang jelas dalam Peraturan. Selama ini pelaksanaan kegiatan. Dasar hukum pelaksanaan PTSL adalahInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di. Berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU PDRD, BPHTB adalah pajak atas. Scroll ke bawah untuk lanjut. Setiap persyaratan yang harus dilampirkan dipermudah sesuai dengan Permen ATR/ BPN No. Pemberian sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah dalam melindungi Menurut Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN Andry Novijandri menjelaskan, perlu adanya integrasi data pertanahan, khususnya untuk pemberdayaan tanah masyarakat pada kegiatan PTSL. id . (PTSL). com Abstrak: Untuk merealisasikan pelaksanaan percepatan. 390 melalui call center ,. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617, 262, 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun. One of the contents in. Registration (PTSL) is regulated by Minister of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency Regulation Number 6 of 2018 (Permen ATR/BPN). Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena sistem hukum indonesia menganut asas hukum. Dasar hukum Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C). Bahwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia b. KRT. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan persiapan, penyuluhan, pengukuran, pembuatan Gambar Ukur, Entry Data dan Pembuatan Peta Bidang Tanah yang selanjutnya diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan Sertipikat Tanah. Pendaftaran tanah Sistematik c. a. Isnaini, SH, M. hukum yang dapat dipergunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. 1 Pertanahan memiliki obyek yang sangat penting antara lain tanah dan pemegang haknya, sehingga tanah dapatBPN menyelenggarakan program PTSL pada tahun 2018 dengan BPHTB terhutang (cap merah). Baca juga: Pajak Restoran: Pengertian,. Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah. hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan agar hak – haknya dilindungi dari orang–orang yang tidak bertanggung jawab. Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, suatu istilah teknis untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Setiap persyaratan yang harus dilampirkan dipermudah sesuai dengan Permen ATR/ BPN No. Program ini menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dasar Hukum Pelaksanaan Ptsl Adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik. Jakarta:. E. Nantinya Panitia PTSL akan mengukur semua bidang tanah yang ada di Desa Samberan baik tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat, termasuk tanah untuk fasilitas umum seperti makam. Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah. kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan bidang tanah. Penjabaran ke dalam UUPA masih dalam tataran asas – asas hukum yang harus dikembangkan ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih konkret sehingga dapat lebih operasional untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dasar Hukum 1. 1, Januari 2021) p-ISSN 2655-5131 e-ISSN 2685-3612. Tata Usaha Pendaftaran Tanah B. tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL yang menyatakan tidak berlakunya Permen ATR/KBPN No. Penelitian Permata dkk (2018), dasar alasan Kantor Pertanahan melaksanakan pembatalan sertifikat dikarenakan batalnya Akta Jual. 01 july 2019 09:28:09 wib. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomormenjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 . Perpres Nomor 17 Tahun 2015 d. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm 2. 208/PMK. Badan Pertanahan Nasional. Pendahuluan Kepastian hukum hak atas tanah serta kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pengelolaan pertanahan yang. Kesimpulan: yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa yang menjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hum Anggreni A. 3. Sebab, sertifikat tanah menunjukkan bukti kepemilikan tanah secara sah di hadapan hukum. 3Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 363 laporan atau aduan masyarakat. Tanah dibagi menjadi. K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya. Itu kan bukan informasi dikecualikan, kenapa sih mereka simpan,. Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pemerintah desa/ kelurahan dalam hal pelaksanaan. All rights. Dijelaskan jika program PTSL merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata jo. Widijatmoko S. Tanah Tongkonan merupakan bentuk perwujudan tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. 6 Pasal 16Perilaku Dasar Dan Desain Beton Bertulang Berdasarkan Sni-2847-2019 Dilihat: 519 kali: Unissula Press:. N Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memerintahkan untuk menjamin kepastian hukum, maka pemerintah wajib mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, pendaftaran tanah tersebut meliputi : pengukuran,. JAKARTA, KOMPAS. 02/2019, BN. (ptsl) Dilihat: 99 kali: SINT Publishing: 2019: 97:. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) menjelaskan. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law policy atau strafrechpolitiek. Tak hanya pungli, massa aksi menyebut pelaksanaan PTSL dilakukan BPN Jakarta Timur sejak tahun 2018 tak transparan karena menutupi informasi terkait K1, K2, dan K3. Welcome to UMM Institutional Repository - UMM Institutional Repositorymenjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertipikat tanah, mempercepat pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH DAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN I Gusti Nyoman Guntur, Suharno, Therezia Supriyanti ~ 1 EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI. o Dari uraian diatas kiranya dapat dipahami bahwa eksekusi Lelang Hak Tanggungan tidak semata-mata harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan (melalui titel eksekutorial) tetapi dapat juga dilaksanakan berdasarkan berdasarkan pasal 6 UUHT. Selamat Datang di Aplikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum. 9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. 1. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya. Menjelaskan Ruang Lingkup PTSL. Salah satu prinsip negara hukum. Selain PTSL, pemerintah juga memiliki program sertifikasi tanah gratis lainnya, bertajuk Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Objeknya adalah setiap warga negara atau badan pemilik. com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) telah menstimulasi pertumbuhan ekonomi hingga Rp 134 triliun. Mahkamah Agung. Jurnal Hukum. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. 7 million during 2017-2021 became monumental as public policy. Terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL, baik kendala yang bersifat internal maupun ekternal. Bandung. 2. (2016) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa. 15 Reviews · Cek Harga: Shopee. Intisari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk mewujudkan peta tunggal di Indonesia. Pokok Bahasan dan Sub. Pasar Cryptocurrency kembali ke realita, ETH ingin mengumpulkan lebih from. h. (PTSL) dalam pendaftaran tanah. Pensertipikatan tanah secara massal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. 9 Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik diperlukan bantuan suatu panitia ajudikasi, karena pada umumnya pendaftaran secara. Deskripsi: OLEH : ESAU DAWI KAIZE. Sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah Akta juga berfungsi sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan adanya suatu perbuatan hukum. 302 adanya pemisahan. Dasar hukum pelaksanaan ptsl adalah instruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah republik. Indonesia, Kementerian. Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6. definisi PTSL, macam-macam istilah dalam PTSL dan artinya. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System). 000 Sertifikat Tanah Warga from bhayangkarautama. wilayah para PTSL. Dasar hukum permendikbud 1 tahun 2021 tentang ppdb tk, sd, smp, sma dan smk, adalah: Ada Empat Jalur Dalam Penerimaan Ppdb, Yaitu Afirmasi, Zonasi,. Dasar hukum PTSL adalah yang telah diatur oleh Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. jumlah penduduk. 20 Dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal policy) menurut Marcthe PTSL program in the Sub-District of Ingin Jaya can be implemented successfully in order to provide legal certainty for land rights holders, so that the land dispute can be prevented as early as possible. 01. 14 Ungaran, Jawa Tengah, 50511Khusus bagi yang beragama islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam pasal 56 ayat (1) khi: Terkait hukum poligami pendapat satu ulama dengan ulama lainnya berbeda. Pengertian Konversi Hak Lama Atas Tanahdasar pembatalan sertifikat hak atas tanah yang cacat administrasi. Undang Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. id. Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6. . 1 Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)”, Bhumi 4, No. 3. 63 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati bantul no. Berdasarkan Pasal 1320 BurgerlijkWetboek (BW atau KUH Perdata), ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan –para pihak– untuk membuat perjanjian; (3) –mengenai– suatu hal tertentu (ada objeknya); dan ada suatu sebab ( causa) yang halal. Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Metode ptsl merupakan inovasi pemerintah melalui kementerian agraria dan tata ruang, badan pertanahan nasional atau atr/bpn untuk memenuhi kebutuhan dasar. Adapun hak penguasaan tanah ulayat disebut dengan Hak Ulayat. com - Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) tahun ini minimal mencapai satu desa lengkap, termasuk yang berada di kawasan hutan. digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Program ini juga bertujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum. PENDAHULUAN A. 35 Tahun 2016. ” Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diten-. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. Permen ATR/BPN No. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan. Ulasan Lengkap. 1 Teori Pertanahan Menurut Murrad, Pertanahan adalah sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang. Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. PPH Final PHTB merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, dan .